Banyuwangipedia - Demokrasi dan Pemilu telah menjadi bagian penting bagi tata kelola sistem politik di berbagai negara termasuk Indonesia.
Melalui ruang demokrasi, negara memberikan hak kepada warganya untuk menentukan nasib atas pilihan yang diambil.
Sementara dalam ruang Pemilu, negara memberikan kesempatan warganya untuk menentukan pilihan wakilnya sebagai sarana menyalurkan aspirasi, ide dan gagasannya dalam setiap proses pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat publik.
Namun, dalam praktiknya, sistem demokrasi dan Pemilu sering terseok ke tepi utilitarian hingga memunculkan potensi dampak negatif bagi sistem politik itu sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.
Sebagaimana kita ketahui, tahun ini menjadi tahun politik bagi Indonesia. KPU dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terus bersinergi menjalankan sistem Pemilu guna menyukseskan hajat besar negara menuju pesta demokrasi tahun 2024.
Melalui tulisan ini saya ingin kembali mengangkat diskursus lama yang telah berjalan dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya, sebuah frasa yang pasti muncul dalam setiap event politik elektoral, namun sering tereduksi dalam pemaknaan dan implementasinya hingga menimbulkan ancaman bagi masyarakat awam khususnya.
Tentu ini menjadi hal yang serius, persoalan yang nyata dan pernah terjadi di Pemilu sebelumnya. Oleh sebab itu izinkan saya melalui tulisan singkat ini mengajak kita semua untuk meninjau kembali, menyelami kembali dan mencandra kembali hakikat demokrasi dalam ruang tata kelola publik.
Utilitarianisme adalah salah satu paham etika yang mengutamakan prinsip-prinsip utilitas atau kesejahteraan bagi semua individu. Paham utilitarian mempercayai bahwa sebuah tindakan dapat dianggap etis jika memberikan manfaat yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang.
Paham utilitarian ini lahir pada abad ke-18 di Inggris yang dikanalisasikan sebagai filsafat moral. Paham ini kemudian berkembang dan dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.
Benthem mendefinisikan utilitas sebagai objek yang menghasilkan suatu manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dapat diartikan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan, ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan kepada pihak yang dipertimbangkan kepentingannya.
John Stuart Mill yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama paham utilitarian. Ia memperkenalkan prinsip utilitarian dengan fokus pada nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan.
Menurut Mill, tindakan manusia harus memberikan manfaat atau kebahagiaan yang paling banyak bagi semua orang.
Demokrasi Pemilu dan Ancaman Pembelahan Sosial
Dalam konteks Pemilu, pandangan utilitarian ini dapat diterapkan di berbagai aspek.
